PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI RS

Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk membina dan meningkatkan kemampuan RS termasuk melindungi dan memenuhi  kebutuhan pasien dengan cara  :

  1. Menyediakan peraturan tentang upaya rujukan
  2. Membuat peraturan tentang hubungan kerjasama RS dengan Fakultas Kedokteran
  3. Menetapkan komite dengan tugas dan kewajibannya, menyelenggarakan rapat agar pegawai  aktif dalam kegiatan RS, menunjuk komite  pelaksana dengan SK untuk kelangsungan pengawasan, dan mencatat kegiatan komite sebagai  dokumen
  4. Menunjuk staf medis dan pekerjaan kliniknya dengan menetapkan prosedur penunjukan dan SK kewajiban rinci dokter, didahului  permohonan dan melakukan komunikasi untuk kelancaran tugas dokter
  5. Pimpinan bertangung jawab mengelola keuangan secara efisien, membuat ketentuan tertulis  tentang prosedur akuntansi, audit keuangan,  pengendalian logistik, mengambil langkah agar audit berjalan baik dan menyempurnakan sistem
  6. Membuat sistem yang mengatur identifikasi pasien, dapat membedakan pasien yang sama namanya, dapat membedakan tempat tidur, rekam medis dan barang pasien serta ada  peraturan untuk mencegah kesalahan tindakan
  7. Dalam masalah etika, ada mekanisme penyelesaian masalah etika
  8. Pasien anak-anak terpenuhi kebutuhan emosinya, terlindung dari pandangan atau suara menakutkan, ruangan diawasi setiap saat, staf berhubungan dengan akrab, ada kebijakan tertulis tentang anestesi dan pembedahan
  9. Kebijakan isolasi dan pengasingan adalah untuk kenyamanan pasien, sesuai pertimbangan medis, diputuskan oleh dokter, sesuai dengan peraturan  dan dicatat dalam rekam medis.
  10. Pasien dapat memperoleh pelayanan kerohanian oleh petugas yang ditunjuk RS sesuai agamanya, khususnya pasien stadium terminal.

PROSEDUR PELAYANAN MELIPUTI:

  1. Prosedur Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan rawat jalan adalah salah satu bentuk dari pelayanan kedokteran. Secara sederhana yang dimaksud dengan perawatan rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap (Azwar,1998).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.66/ Menkes / II / 1987 yang dimaksud pelayanan rawat jalanadalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit, untuk keperluaan observasi diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainya tanpa tinggal diruang rawat inap dan pelayanan rawat jalan adalah 8 pelayanan yang diberikan di unit pelaksanaan fungsional rawat jalan terdiri dari poliklinik umum dan poliklinik spesialis serta unit gawat darurat.

Prosedur pelayanan rawat jalan adalah  :

  1. Pasien datang di bagian admisi dan diterima oleh petugas adm
  2. Petugas menanyakan apakah pasien tersebut merupakan pasien baru (pasien yang baru pertama kali berkunjung, tidak membawa kartu berobat dan kehilangan kartu) atau pasien lama,
  3. Pasien baru, maka petugas pendaftaran mendaftar pasien sebagai berikut:
  • Petugas pendaftaran melengkapi formulir rekam medis penerimaan pasien baru dengan mewawancarai pasien tersebut
  • Petugas pendaftaran mencetak KIB (Kartu Identitas Berobat) dan IUP (Index Utama Pasien);
  • Petugas pendaftaran menyerahkan KIB kepada pasien;
  • Petugas pendaftaran membawa formulir rekam medis pasien kepoli / unit pelayanan yang dituju;
  • Petugas di unit pelayanan memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien;
  • Apakah pasien perlu dirujuk ke unit pelayanan penunjang yang lain?
  • Jika Ya petugas, maka petugas membawa formulir rujukan ke unit yang dituju;
  • Jika tidak, maka pasien / keluarganya dipersilahkan mengambil obat di bagian farmasi;
  • Kemudian petugas mempersilahkan pasien menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir.
  1. Pasien lama, maka petugas pendaftaran mendaftar pasien sebagai berikut:
  • Petugas menerima dan meneliti kartu identitas berobat pasien;
  • Petugas pendaftaran mendaftar pasien sesuai dengan pelayanan yang akan dituju dengan mewawancarai pasien tersebut;
  • Petugas membuat tracer berdasarkan KIB pasien
  • Petugas mengambil berkas rekam medis pasien ke Filing sesuai dengan tracer tersebut;



  1. Prosedur Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien masuk rumah sakit yang menempati tempat tidur perawatan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya (Depkes RI 1997 yang dikutip dari Suryanti (2002)).

Alur proses pelayanan pasien unit rawat inap akan mengikuti alur sebagai berikut :

  1. Bagian Penerimaan Pasien ( Admission Departement )
  2. Ruang Perawatan
  3. Bagian Administrasi dan Keuangan

Prosedur Pelayanan Rawat Inap Di Rumah Sakit

  1. Pasien yang membutuhkan perawatan inap atas sesuai indikasi medis akan mendapatkan surat perintah rawat inap dari dokter spesialis RS atau dari UGD
  2. Surat perintah rawat inap akan ditindak lanjuti dengan mendatangi bagian pendaftaran untuk konfirmasi ruangan sesuai hak peserta dengan membawa KPK asli dan fotocopy sehingga peserta bisa langsung dirawat
  3. Bila ruang perawatan sesuai hak peserta penuh, maka ybs berhak dirawat 1 (satu) kelas diatas/dibawah haknya. Selanjutnya peserta dapat pindah menempati kamar sesuai haknya dan bila terdapat selisih biaya yang timbul maka peserta membayar selisih biaya perawatan
  4. Bagian Pendaftaran rawat inap di RS akan menerbitkan Surat Keterangan Perawatan RS dan selanjutnya akan diteruskan ke Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) dapat melalui faksimil agar segera dapat diterbitkan surat jaminan rawat inap
  5. Bidang Pelayanan atau Bidang Pelayanan JPK Kantor Cabang PT Jamsostek akan menerbitkan Surat Jaminan Rawat Inap berdasarkan Surat Keterangan Perawatan RS dan akan dikirim melalui faksimil ke RS. Surat jaminan harus sudah diurus selambat-lambatnya 2×24 jam terhitung peserta rawat inap di rumah sakit
  6. Bila pasien membutuhkan pemeriksaan penunjang diagnostik lanjutan atau tindakan medis, maka yang bersangkutan harus menandatangani Surat Bukti Pemeriksaan dan Tindakan setiap kali dilakukan
  7. Setiap selesai rawat inap, peserta/orangtua peserta bersangkutan harus menandatangani Surat Bukti Rawat Inap dan pasien akan mendapatkan perintah untuk kontrol kembali ke spesialis yang bersangkutan
  8. Pasien akan membawa surat perintah kontrol kembali dari dokter spesialis ke dokter PPK I untuk mendapatkan Surat Rujukan  PPK I ke dokter spesialis di RS yang ditunjuk.
  9. Selanjutnya berlaku prosedur rawat jalan dokter spesialis di RS
  10. Jawaban rujukan dari dokter spesialis dapat diberikan kembali kepada dokter keluarga di PPK I



3. Prosedur pelayanan gawat darurat

  1. Pasien datang ke unit gawat darurat
  2. Dilakukan triase kriteria emergency untuk menentukan apakah pasien tersebut termasuk emergency atau tidak, jika pasien menggunakan asuransi apabila tidak termasuk emergency maka asuransi tidak dapat dipakai  sehingga pasien menajadi pasien umum
  3. Melakukan registrasi / pendaftaran
  4. Melakukan tindakan gawat darurat di unit gawat darurat
  5. Jika perlu rawat inap maka melakukan registrasi ke unit rawat inap
  6. Jika tidak perlu rawat inap maka pasien ke bagian apotik untuk mengambil obat jika diperlukan
  7. Melakukan pembayaran di kasir
  8. Pasien pulang

Daftar pustaka

Kepmenkes RI Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit

Kepmenkes RI Nomor 145/Menkes/SK/IX/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Gawat Darurat dan Bencana

Keputusan Menteri Kesehatan No.66/ Menkes / II / 1987/ Pengertian Pelaynan Rawat Jalan


Advertisements

Prosedur Pelayanan Farmasi

  1. Pengertian

Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa Pengelolaan Alat Kesehatan, Sediaan Farmasi, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi Farmasi sistem satu pintu. Alat Kesehatan yang dikelola oleh Instalasi Farmasi sistem satu pintu berupa alat medis habis pakai/peralatan non elektromedik, antara lain alat
kontrasepsi (IUD), alat pacu jantung, implan, dan stent.
Sistem satu pintu adalah satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium, pengadaan, dan pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui Instalasi Farmasi. Dengan demikian semua Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang beredar di Rumah Sakit merupakan tanggung jawab Instalasi Farmasi, sehingga tidak ada pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit yang dilaksanakan selain oleh Instalasi Farmasi.

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud
mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

2. Tujuan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit adalah:

a. meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian;
b. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian
c. melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).

3. Standar Pelayanan Farmasi di rumah sakit Meliputi:

a. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai

a. pemilihan;
b. perencanaan kebutuhan;
c. pengadaan;
d. penerimaan;
e. penyimpanan;
f. pendistribusian;
g. pemusnahan dan penarikan;
h. pengendalian; dan
i. administrasi.

b. Pelayanan farmasi klinik meliputi

a. pengkajian dan pelayanan Resep;
b. penelusuran riwayat penggunaan Obat;
c. rekonsiliasi Obat;
d. Pelayanan Informasi Obat (PIO);
e. konseling;
f. visite;
g. Pemantauan Terapi Obat (PTO);
h. Monitoring Efek Samping Obat (MESO);
i. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO);
j. dispensing sediaan steril dilakukan oleh RS yang memliki
k. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD).

4. Pengendalian Mutu Rumah sakit , meliputi:

a. Monitoring

b. evaluasi

5.Tujuan pelayanan farmasi di rumah sakit adalah :

1.     Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia.
2.    Menyelenggarakan kegiatan pelayanan professional berdasarkan  prosedur kefarmasian dan etik profesi.
3.    Melaksanakan KIE (Komunikasi Obat Edukasi) mengenai obat.
4.    Menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.
5.    Melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan evaluasi pelayanan.
6.    Mengadakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metode.

6. Indikator Pelayanan sesuai standar

1. waktu tunggu pelayanan

a. Obat Jadia   ≤ 30 menit
b. Racikan     ≤ 60 menit

2. Tidak adanya Kejadian kesalahan pernberian obat  100 %
3. Kepuasan pelanggan   ≥ 80 %
4. Penulisan resep sesuai  formularium 100 %

7. Fungsi Farmasi Rumah Sakit

1.     Pengolahan perbekalan farmasi

a.    Memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit
b.    Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara optimal
c.    Mengadakan perbekalan farmasi berpedoman pada perencanaan  Yang telah di buat sesuai ketentuan yang berlaku
d.    Memproduksi perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
e.    Menerima perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
f.    Menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian.
g.    Mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di rumah sakit.

2.    Pelayanan Kefarmasian Dalam Penggunaan Obat dan Alat Kesehatan

a.    Mengkaji instruksi pengobatan / resep pasien
b.    Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat dan alat kesehatan
c.    Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan
d.    Memantau efektifitas dan keamanan penggunaan obat dan alat kesehatan
e.    Memberikan informasi kepada petugas kesehatan , pasien/keluarga

DAFTAR PUSTAKA

Permenkes No 72 tahun 2016 tentang STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH  SAKIT.

Kepmenkes no 129 tahun 2008 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT

Febriawati,Henni.SKM.MARS. 2013.Manajemen Logistik Farmasi Rumah Sakit. Yogyakarta : Gosyen Publishing

PELAYANAN REKAM MEDIS

1. Pengertian Rekam medis
Pengertian rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dan rekam medis merupakan berkas /dokumen penting bagi setiap instansi rumah sakit (Permenkes, 2008).
Sedangkan menurut huffman dalam Fajri(2008:5), rekam medis adalah fakta yang berkaitan dengan keadaan pasien, riwayat penyakit, dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien tersebut.
2. Kegunaan rekam medis terdiri dari:
  • Patient care management : mencatat keadaan penyakit dan pengobatan, komunikasi antar dokter dan pemberi pelayanan kesehatan lain, memberi informasi kepada pemberi pelayanan kesehatan berikutnya.
  • Quality review : mengevaluasi pelayanan yang tepat dan adekuat,
  • Finansial reimbursement : Petunjuk dan bahanenetapkan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan pada sarana keshatan. Sebagai bukti pembiayaan kesehatan pasien.
  • Legal Affairs : memberikan data untuk melindungi pasien, dokter dan institusi pelayanan kesehatan. Rekam medis merupakan alat bukti tertulis utama, sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin dan etik.
  • Education dan reaserch : Memberikan studi kasus yang aktual untuk mendidik profesi kesehatan. Untuk memberikan data dalam mengembangkan pengetahuan medis.
  • Public health : sebagai bahan statistik kesehatan, menentukan jumlah penderita pada penyakit-penyakit tertentu, khususnya untuk mempelajari perkembangan kesehatan masyarakat dan dapat menjadikan dasar bagi peningkatan kesehatan nasional/ dunia
  • Planing dan marketing : untuk mengidentifikasi data-data penting untuk menyeleksi dan mempromosikan pelayanan dari fasilitas yang ada, Untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi perencanaan sarana pelayanan kesehatan tersebut dan dapat digunakan dalam mengambil keputusan.
3. Isi rekam medis pasien dirumah sakit
Menurut PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008 data-data yang harus dimasukkan dalam Medical Record dibedakan untuk pasien yang diperiksa di unit rawat jalan dan rawat inap dan gawat darurat. Setiap pelayanan baik di rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat dapat membuat rekam medis dengan data-data sebagai berikut:
1). Pasien Rawat Jalan
Data pasien rawat jalan yang dimasukkan dalam medical record sekurang-kurangnya antara lain:
a. Identitas Pasien
b. Tanggal dan waktu.
c. Anamnesis (sekurang-kurangnya keluhan, riwayat penyakit).
d. Hasil Pemeriksaan fisik dan penunjang medis.
e. Diagnosis
f. Rencana penatalaksanaan
g. Pengobatan dan atau tindakan
h. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
i. Untuk kasus gigi dan dilengkapi dengan odontogram klinik dan
j. Persetujuan tindakan bila perlu.
2). Pasien Rawat Inap
Data pasien rawat inap yang dimasukkan dalam medical record sekurang-kurangnya antara lain:
a. Identitas Pasien
b. Tanggal dan waktu.
c. Anamnesis (sekurang-kurangnya keluhan, riwayat penyakit.
d. Hasil Pemeriksaan Fisik dan penunjang medis.
e. Diagnosis
f. Rencana penatalaksanaan
g. Pengobatan dan atau tindakan
h. Persetujuan tindakan bila perlu
i. Catatan obsservasi klinis dan hasil pengobatan
j. Ringkasan pulang (discharge summary)
k. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan ksehatan.
l. Pelayanan lain yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan tertentu.
m. Untuk kasus gigi dan dilengkapi dengan odontogram klinik
3). Ruang Gawat Darurat
Data pasien rawat inap yang harus dimasukkan dalam medical record sekurang-kurangnya antara lain:
a. Identitas Pasien
b. Kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan
c. Identitas pengantar pasien
d. Tanggal dan waktu.
e. Hasil Anamnesis (sekurang-kurangnya keluhan, riwayat penyakit.
f. Hasil Pemeriksaan Fisik dan penunjang medis.
g. Diagnosis
h. Pengobatan dan/atau tindakan
i. Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut.
j. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan.
k. Sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lain dan
l. Pelayanan lain yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan tertentu.
Contoh Data-data Identitas Pasien antara lain:
– Nama :
– Jenis Kelamin :
– Tempat Tanggal lahir :
– Umur :
– Alamat :
– Pekerjaan :
– Pendidikan :
– Golongan Darah :
– Status pernikahan :
– Nama orang tua :
– Pekerjaan Orang tua :
– Nama suami/istri :
Data-data rekam medis diatas dapat ditambahkan dan dilengkapi sesuai kebutuhan yang ada dalam palayanan kesehatan.
4. Pengertian informed consent
Informed Consent teridiri dari dua kata yaitu “informed” yang berarti informasi atau keterangan dan “consent” yang berarti persetujuan atau memberi izin. jadi pengertian Informed Consent adalah suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Dengan demikian Informed Consent dapat di definisikan sebagai pernyataan pasien atau yang sah mewakilinya yang isinya berupa persetujuan atas rencana tindakan kedokteran yang diajukan oleh dokter setelah menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan. Persetujuan tindakan yang akan dilakukan oleh Dokter harus dilakukan tanpa adanya unsur pemaksaan.
        Istilah Bahasa Indonesia Informed Consent diterjemahkan sebagai persetujuan tindakan medik yang terdiri dari dua suku kata Bahasa Inggris yaitu Inform yang bermakna Informasi dan consent berarti persetujuan. Sehingga secara umum Informed Consent dapat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh seorang pasien kepada dokter atas suatu tindakan medik yang akan dilakukan, setelah mendapatkan informasi yang jelas akan tindakan tersebut. Informed Consent menurut Permenkes No.585 / Menkes / Per /  IX/ 1989, Persetujuan Tindakan Medik adalah Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.
5. Fungsi informed consent
  1. Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memutuskan secara bebas pilihannya berdasarkan pemahaman yang memadai
  2. Proteksi dari pasien dan subyek
  3. Mencegah terjadinya penipuan atau paksaan
  4. Menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk mengadakan introspeksi diri sendiri (self-Secrunity)
  5. Promosi dari keputusan-keputusan yang rasional
  6. Keterlibatan masyarakat (dalam memajukan prinsip otonomi sebagai suatu nilai sosial dan mengadakan pengawasan penyelidikan biomedik)
6. Yang wajib memberikan informasiepada pasien
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 585 Tahun 1989 Pasal 6, dijelaskan untuk tindakan bedah dan tindakan invatif lain harus disampaikan oleh dokter yang akan melakukan tindakan dan tenaga paramedic (bidan, perawat) yang terlibat dalam tindakan tersebut. Dan jika dalam keadaan tertentu dokter tersebut tidak ada maka informasi harus diberikan oleh dokter lain dengan pengetahuan atau petunjuk yang bertanggungjawab. Asas untuk memperoleh informasi dalam pengadaan persetujuan tindakan medik menjadi unsur penting untuk menentukan tanggung jawab jika timbul eror yang tidak diinginkan oleh dokter atau pihak yang bersangkutan
 7. Yang berhak mendapatkan informasi dan siapa pula yang tidak berhak
  1. a. Pasien sendiri, yaitu apabila pasien telah berumur 21 tahun atau sudah menikah.
    b. Bagi pasien dibawah umur 21 tahun, persetujuan (Informed Consent) atau penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka, menurut urutan hak sebagai berikut :
    1) Ayah/Ibu adopsi
    2) Saudara-saudara kandung
    c. Bagi pasien dibawah umur 21 tahun atau tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya berhalangan hadir. Persetujuan (Informed Consent) atau penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka, menurut hak sebagai berikut:
    1) Ayah/Ibu adopsi
    2) Saudara-saudara kandung
    d. Bagi pasien dewasa dengan gangguan mental, persetujuan (Informed Consent) atau penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut :
    1) Ayah/Ibu kandung
    2) Wali yang sah
    3) Saudara-saudara kandung
    e. Bagi pasien dewasa yang berada dibawah pengampunan (curatelle) persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan menurut urutan hak tersebut :
    1) Wali
    2) Curator
    f. Bagi pasien dewasa yang telah menikah /orang tua, persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka menurut urutan hak tersebut:
    1) Suami/isteri
    2) Ayah/ibu kandung
    3) Anak-anak kandung
    4) Saudara-saudara kandung
8. Informasi yang harus disampaikan kepada pasien
Penjelasan yang harus disampaikan kepada pasien ruang lingkupnya cukup luas, penjelasan tersebut kemungkinan berbeda bagi setiap individu, tergantung dari kondisi dan tindakan medis yang akan dijalani dalam rangka tanggung jawab moril terhadap pasien (Puoernomo B) Petugas kesehatan perlu memilih yang terbaik dalam menyampaikan informasi, tanpa ada keterangan yang disimpan atau terlupakan, tanpa mengabaikan keadaan psikis, mental, sikap dari akibat ketakutan, serta kegoncangan jiwa pasien. Pada dasarnya penjelasan dokter tersebut meliputi diagnose penyakit, pemeriksaan, terapi, resiko, alternative, serta prognosis.
a) Diagnosa penyakit
Seorang dokter harus menjelaskan keadaan yang abnormal dari tubuh pasien yang ditemui, sehingga diharapkan pasien mengetahui tentang kondisi abnormal tersebut, baik diminta maupun tidak.
b) Pemeriksaan
Pasien berhak untuk menolak atau melanjutkan pemeriksaan serta mengetahui hasil pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pasien dan dokternya, misalnya pemeriksaan terhadap tumor, dokter harus menjelaskan tujuan pemeriksaan pap smear, dan seandainya setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan keganasan pada tumor tersebut, maka dokter harus menjelaskan kepada pasien dan untuk keputusan selanjutnya diserahkan kepada pasien tersebut.
c) Pengobatan
Suatu pemulihan kesehatan yang diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, dan mengembalikan fungsi badan akibat cacat atau menghilangkan kecacatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan ilmu yang dimiliki serta memiliki kewenangan untuk melakukan pengobatan dan dapat dipertanggungjawabkan.
d) Resiko
Setiap tindakan medis memiliki resiko. Resiko yang mungkin terjadi dalam melakukan pengobatan dan tindakan medis harus disampaikan disertai dengan upaya antisipasi yang dilakukan oleh dokter untuk menghindari terjadinya hal tersebut, seperti alergi, idiosinkrotik,( kepekaan abnormal terhadap obat,protein atau zat-zat lain berdasarkan kelainan genetika) bahkan mungkin kematian, yang selama ini jarang diungkapkan oleh dokter.
e) Alternatif tindakan medis
Dokter harus mengungkapkan beberapa alternatif dalam proses diagnosis dan terapi, dimana setiap proses harus dijelaskan apa prosedur, manfaat, kerugian, dan efek yang mungkin dapat timbul dari beberapa pilihan tersebut. Sebagai contoh pengobatan terhadap penyakit hipertiroidisme, pengobatan untuk penyakit ini terdapat 3 pilihan, dengan obat, iodium radioaktif, subtotal tireidektomi, dokter harus menjelaskan masing-masing pengobatan tersebut, dengan menyebutkan kerugian dan komplikasi yang mungkin dapat terjadi.
f) Prognosis
Pasien berhak mengetahui tingkat keberhasilan dari suatu tindakan medis, meskipun kondisi ini tidak bisa dipastikan, namun berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang dokter, prediksi tindakan medis yang akan dijalani oleh seorang pasien harus dijelaskan, komplikasi yang akan terjadi, ketidaknyamanan, biaya dan resiko dari setiap pilihan, termasuk tidak mendapatkan pengobatan atau tindakan. Pasien juga berhak mengetahui apa yang diharapkan dan apa yang bakalan terjadi sehubungan dengan tindakan tersebut, semua ini berdasarkan kejadian dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang medis.
Mengenai informasi mana yang akan dijelaskan, seorang medis harus menginformasikan seluruhnya tentang keadaan dan kondisi pasien dan tidak ada hal-hal yang dirahasiakan, kecuali dokter menilai dan pasien menolak untuk disampaikan informasi tentang penyakitnya, yang akan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan pasien tersebut, maka informasi dapat disampaikan kepada keluarga pasien. Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan No 585 Tahun 1989, meskipun penyampaian informasi merupakan hal yang terpenting dalam informed concent yang harus disampaikan kepada pasien, namun dalam kondisi tertentu penyampaian informasi tidak berlaku, seperti keadaan emergensi.
Dalam kondisi seperti ini informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tindakan medis tidak perlu disampaikan, mengingat kondisi pasien yang tidak sadar dan tidak bisa memberikan persetujuan, dan hal yang terpenting adalah penyelamatan nyawa pasien, maka dalam kondisi seperti ini tidak praktis lagi untuk menunda tindakan atau mempermasalahkan informed consent, tindakan penyelamatan pasien merupakan hal yang terpenting, karena di khawatirkan jika terlambat dilakukan tindakan pasien akan celaka, ketentuan ini tercantum dalam Permenkes No 585 Tahun 1989 Pasal 11 yang berbunyi, dalam hal pasien yang tidak sadar atau pingsan serta tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medik berada dalam keadaan gawat dan atau darurat yang memerlukan tindakan medik segera, untuk kepentingannya tidak perlu minta persetujuan dari siapapun
9. Kelengkapan yang harus ada dalam informed consent
Format isian persetujuan tindakan medis (Informed Consent) atau penolakan tindakan medis, digunakan seperti pada contoh formulir terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Diketahui dan ditandatangani oleh dua orang saksi. Perawat bertindak sebagai salah satu saksi.
b. Formulir asli dalam berkas rekam medis pasien.
c. Formulir harus sudah diisi dan ditandatangani 24 jam sebelum tindakan medis dilakukan.
d. Dokter harus ikut membubuhkan tandatangan sebagai bukti bahwa telah diberikan informasi dan penjelasan secukupnya.
e. Sebagai ganti tanda tangan, pasien atau keluarganya yang buta huruf harus membubuhkan cap jempol ibu jari tangan kanan.
(MenKes, 2008)

PELAYANAN RAWAT INAP YANG BAIK UNTUK PASIEN ASURANSI DAN NON ASURANSI

A. Pengertian Pelayanan Rawat Inap

Rawat inap merupakan suatu bentuk perawatan, dimana pasien dirawat dan tinggal di rumah sakit untuk jangka waktu tertentu. Selama pasien dirawat, rumah sakit harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien.

Rawat inap (opname) : adalah istilah yang berarti proses pera&atan pasien olehtenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan disuatu ruangan di rumah sakit. Perawatan rawat inap adalah perawatan pasien yang kondisinya memerlukan rawat inap. emajuan dalam pengobatan modern danmunculnya klinik ra&at komprehensi( memastikan bah&a pasien hanya dira&at dirumah sakit ketika mereka betul%betul sakit, telah mengalami kecelakaan, pasienyang perlu pera&atan intensi( atau obser#asi ketat karena penyakitnya.

Menurut Nursalam (2001), pelayanan rawat inap merupakan salah satu unit
pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan secara komprehensif untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh pasien, dimana unit rawat inap merupakan salah satu revenew center rumah sakit sehingga tingkat kepuasan pelanggan atau pasien bisa dipakai sebagai salah satu indikator mutu pelayanan.

Pelayanan rawat inap adalah suatu kelompok pelayanan kesehatan yang
terdapat di rumah sakit yang merupakan gabungan dari beberapa fungsi pelayanan. Kategori pasien yang masuk rawat inap adalah pasien yang perlu perawatan intensif atau observasi ketat karena penyakitnya. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta, serta puskesmas dan rumah bersalin yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap dan mengalami tingkat transformasi, yaitu pasien sejak masuk ruang perawatan hingga pasien dinyatakan boleh pulang (Muninjaya, 2004).

Suatu pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu harus memenuhi
persyaratan pokok sebagai berikut (Azwar, 2000) :
1. Tersedia dan berkesinambungan
2. Dapat diterima dan wajar
Pelayanan kesehatan yang baik adalah yang dapat diterima (acceptable) oleh
masyarakat dan bersifat wajar (approviate), artinya pelayanan kesehatan
tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat
3. Mudah dicapai
Pelayanan kesehatan yang baik adalah mudah dicapai (accessible), pengertian
ketercapaian yang dimaksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan
Universitas Sumatera Utara
demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik maka
pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting
4. Mudah dijangkau
Pelayanan kesehatan yang baik adalah yang mudah dijangkau oleh
masyarakat, terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat
mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik maka pengaturan distribusi
sarana kesehatan menjadi sangat penting
5. Bermutu
Pengertian mutu (quality) disisni adalah pelayanan kesehatan yang
menunjukkan pada tingkat kesempurnaan yang disatu pihak dapat memuaskan
para pemakai jasa pelayanan

B. Tujuan pelayanan rawat inap

  • Membantu penderita memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehubungan dengan penyembuhan penyakitnya.
  • Mengembangkan hubungan kerja sama yang produktif baik antara unit maupunantara profesi.
  • Menyediakan tempat/ latihan/ praktek bagi siswa perawat.
  • Memberikan kesempatan kepada tenaga perawat untuk meningkatkan keterampilannya dalam hal keperawatan.
  • Meningkatkan suasana yang memungkinkan timbul dan berkembangnya gagasan yang kreatif
  • Mengandalkan evaluasi yang terus menerus mengenai metode keperawatan yang dipergunakan untuk usaha peningkatan.
  • Memanfaatkan hasil evaluasi tersebut sebagai alat peningkatan atau perbaikan praktek keperawatan dipergunaka

C. Standar Pelayanan Rawat inap

Standar adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal (clinical Practice Guideline, 1990 dalam Azwar, 1996)

Standar profesi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.

pelayanan kesehatan adalah suatu sistem lembaga, orang, teknologi dan sumber daya yang dirancang meningkatkan status kesehatan suatu populasi, misalnya pencegahan,promosi, pengobatan dan sebagainya(Adikoesoemo,1997)

standar pelayanan yang harus dimilikioleh rumah sakit menurut Azrul (1996) adalah sebagai berikut

  1. Pelayanan farmasi harus dilakukan dibawah pengawasan tenaga ahli farmasi yang baik
  2. rumah sakit harus menyediakan pelayanan laboratorium patologi anatomi dan patologi klinik
  3. rumah sakit menyediakan ruang bedah lengkap dengan fasilitasnya
  4. rumah sakit harus dibangun, dilengkapi dan dipelihara dengan baik dan menjamin kesehatan dan keselamatan pasiennya

indikator dan standar pelayanan minimal rumah sakit berdasarkan permenkes no 129 tahun 2008

1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap standarnta harus memilik Dr. Spesialis dan perawat minimal pendidikan D3

2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap standarnya 100 %

3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap standarnya yang terdiri pelayanan Anak, Penyakit Dalam, kebidanan dan Bedah

4. Jam Visite Dokter Spesialis standarnya  08.00 s/d 14.00setiap hari kerja

5. Kejadian infeksi pasca operasi ≤ 1,5 %

6. Kejadian Infeksi Nosokomial ≤ 1,5 %

7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian 100 %

8. Kematian pasien > 48 jam ≤ 0.24 %

9. Kejadian pulang paksa≤ 5 %

10. Kepuasan pelanggan≥ 90 %

11. Rawat Inap TB

a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB≥ 60 %

b. Terlaksanana kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit≥ 60 %

12.Ketersediaan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa NAPZA, Gangguan Psikotik, Gangguan Nerotik, dan Gangguan Mental Organik

1 3. Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri 100 %

14. Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan 100 %

15. Lama hari perawatan Pasien gangguan jiwa ≤ 6 minggu

D. Prosedur dan Alur proses pelayanan pasien unit rawat inap akan mengikuti alur sebagai berikut

  • Bagian Penerimaan Pasien (Admission Departement)
  • Ruang Perawatan
  • Bagian Administrasi dan keuangan

Prosedur Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit pasien Asuransi.

  1. Pasien yang membutuhkan perawatan inap atas sesuai indikasi medis akan mendapatkan surat perintah rawat inap dari dokter spesialis RS atau dari UGD
  2. Surat perintah rawat inap akan ditindak lanjuti dengan mendatangi bagian pendaftaran untuk konfirmasi ruangan sesuai hak peserta dengan membawa KTP asli dan fotocopy sehingga peserta bisa langsung dirawat3.
  3. bila ruang perawatan sesuai hak peserta penuh, maka ybs berhak dirawat  1 (satu) kelas diatas/dibawah haknya. Selanjutnya peserta dapat pindah menempati kamar sesuai haknya dan bila terdapat selisih biaya yang timbul maka peserta membayar selisih biaya perawatan
  4. Bagian Pendaftaran rawat inap di RS akan menerbitkan Surat keterangan Perawatan RS dan selanjutnya akan diteruskan ke kantor Cabang PT jamsostek (Persero) dapat melalui faksimil agar segera dapat diterbitkan surat jaminan rawat inap.
  5. Bidang Pelayanan atau Bidang Pelayanan JPK Kantor Cabang PT jamsostek akan menerbitkan Surat jaminan Rawat Inap berdasarkan Surat Keterangan Perawatan RS dan akan dikirim melalui faksimil ke RS. Surat jaminan harus sudah diurus selambat-lambatnya 2×24 jam terhitung peserta rawat inap di rumah sakit.
  6. Bila pasien membutuhkan pemeriksaan penunjang diagnostik lanjutan atau tindakan medis, maka yang bersangkutan harus menandatangani Surat bukti Pemeriksaan dan Tindakan setiap kali dilakukan
  7. Setiap selesai rawat inap, peserta/orang tua peserta bersangkutan harus menandatangani Surat bukti Rawat Inap dan pasien akan mendapatkan perintah untuk kontrol kembali ke spesialis yang bersangkutan.
  8. Pasien akan membawa surat perintah kontrol kembali dari dokter spesialis kedokter PPK I untuk mendapatkan Surat Rujukan PPK I ke dokter spesialis di RS yang ditunjuk.
  9. Selanjutnya berlaku prosedur rawat jalan dokter spesialis di RS
  10. jawaban rujukan dari dokter spesialis dapat diberikan kembali kepada dokter keluarga di PPK I

Prosedur pasien rawat inap Non Asuransi

  1. Pasien datang di bagian admision dan peugas admission menjelaskan tentang jenis, fasilitas dan tarif Rawat Inap secara jelas kepada pasien.
  2. Petugas memberitahukan ke pihak ruangan rawat inap akan ada pasien baru
  3. Petugas ruang rawat inap mengecek / mencarikan tempat / fasilitas yang diinginkan. Jika setuju, maka pasien mengisi formulir persetujuan. Jika tidak setuju, maka petugas menanyakan apakah pasien memilih tempat yang lain selama tempat yang diinginkan belum ada
  4. Apabila sudah ada kesepakatan dari keluarga / penanggungjawab pasien, maka petugas akan memberikan formulir permintaan rawat inap beserta “Surat Pernyataan Pembayaran” kepada keluarga / penanggung-jawab pasien untuk diisi dan ditanda tangani.
  5. Pasien diantar atau diarahkan menuju ruang rawat inap untuk dilakukan serah terima pasien
  6. Petugas admission menyerahkan Surat Pengantar Rawat Inap yang berasal dari poliklinik, UGD maupun rujukan dari dokter swasta kepaad petugas ruang rawat inap.
  7. Petugas rawat inap mengantarkan pasien ke ruang rawat, menjelaskan peraturan dan tata tertib perawatan, serta fasilitas di ruang rawat pasien
  8. Selama perawatan inap, petugas medis di unit pelayanan rawat inap akan memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien
  9. Jika perlu pemeriksaan penunjang, maka petugas akan mengantarkan pasien ke ruang pemeriksaan atau tindakan dan memberikan formulir ke unit pemeriksaan yang dituju. Jika tidak, maka pasien tetap mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap
  10. Selesai masa perawatan petugas Rawat Inap menanyakan kepada dokter apakah pasien sudah diperbolehkan untuk pulang. Jika diperbolehkan untuk pulang, maka petugas menginformasikan kepada pihak pendaftaran ada pasien yang keluar / discharge
  11. Petugas mempersilahkan pasien untuk menyelesaikan administrasi pembayaran di bagian kasir

 

Daftar Pustaka

Peraturan Mentri Kesehatan No 129 tahun 2008

Adikoesoemo, Suparto. 2003 Manajemen Rumah Sakit.j8akarta: Pustaka sinar harapan.
Aditama, Yoga Tcandra. 2006. Manajemen Administrasi Rumah Sakit, Edisi 2.
jakarta: UI Press
Azwar, Azrul. 1996, Pengantar Administrasi Kesehatan 3 rd edition. binarupa aksara.
Kasni adilla, 2014 Manajemen pelayanan Rumah sakit, http://www.academia.edu/11059592/MANAJEMEN_PELAYANAN_RAWAT_INAP

Manajemen Pelayanan Rumah Sakit

Pelayanan Rawat jalan Rumah sakit Yang Baik

1.1. Pengertian

Rumah Sakit: adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meIiputi pelayanan promotif, preventif, kurative dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit; (Kepmenkes, 2003)

Standar Pelayanan Minimal: adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat. (Kepmenkes, 2008)

Pelayanan yang baik bagi pasien berobat jalan tidak bergantung pada jumlah orang yang selesai dilayanai setiap hari dalam jam kerja melainkan efektifitas pelayanan itu sendiri (Gultom, 2008).

1.2. Tujuan dari pelayanan rawat jalan adalah mengupayakan kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan (Standart pelayanan Rumah sakit, Dirjen Yanmed Depkes RI thn 1999).

1.3. Jenis Indikator dan  Standar Pelayanan Minimal Rawat jalan  menurut Permenkes (2008)

No Indikator Standar
1. Dokter pemberi Pelayanandi Poliklinik Spesialis
  1. 100 % Dokter Spesialis
2. Ketersediaan Pelayanan 1. 100 % Dokter Spesialis
  1. a. Klinik Anak b. Klimik Penyakit dalam c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah
3. Ketersediaan Pelayanan di RS Jiwa a. Anak Remajab. NAPZAc. Gangguan Psikotik

d. Gangguan

e. Neurotik

f. Mental Retardasi

g. MentalOrganik

h. UsiaLanjut

4. Jam buka pelayanan
  1. 08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 – 11.00
5. Waktu tunggu di rawat jalan
  1. ≤ 60 menit
6. Kepuasan Pelanggan
  1. ≥ 90 %
7. a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TBb. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS a. ≤ 60 %

b. ≥ 60 %

1.4. Prinsip prinsip pelayanan rawat jalan yang baik adalah yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Fasilitas fisik rumah sakit yang memadai.
  2. Jam praktek yang tepat, terdapat pelayanan 24 jam dan sistem rujukan yang baik.
  3. Penjadwalan kunjungan yang efisien, untuk memperpendek waktu tunggu.
  4. Tarif yang terjangkau oleh sasaran.
  5. Kualitas pelayanan yang oleh pasien biasanya dinilai baik bila pelayanan olehdokter dan perawat dilakukan dengan ramah, penuh perhatian terhadap kebutuhan pasien dan perasaannya.

1.5.Jenis Pelayanan rawat Jalan Rumah Sakit

Jenis pelayanan rawat jalan di rumah sakit secara umum dapat dibedakan atas 4 macam yaitu :

  1. Pelayanan gawat darurat (emergency services) yakni untuk menangani pasien yang butuh pertolongan segera dan mendadak.
  2. Pelayanan rawat jalan paripurna (comprehensive hospital outpatient services) yakni yang memberikan pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan kebutuhan pasien.
  3. Pelayanan rujukan (referral services) yakni hanya melayani pasien-pasien rujukan oleh sarana kesehatan lain. Biasanya untuk diagnosis atau terapi, sedangkan perawatan selanjutnya tetap ditangani oleh sarana kesehatan yang merujuk.
  4. Pelayanan bedah jalan (ambulatory surgery services) yakni memberikan pelayanan bedah yang dipulangkan pada hari yang sama.

1.6 Kesimpulan 

Pelayanan rawat jalan yang baik adalah pelayanan yang sesuai dengan standar Permenkes no 129/Menkes/SK/II/2008 yaitu :

  1. Dokter yang melayani pada Poliklinik Spesialis harus 100 % dokter spesialis.
  2. Rumah sakit setidaknya harus menyediakan pelayanan klinik anak, klinik penyakit dalam, klinik kebidanan, dan klinik bedah.
  3. Jam buka pelayanan adalah pukul 08.00 – 13.00 setiap hari kerja, kecuali hari Jumat pukul 08.00 – 11.00.
  4. Waktu tunggu untuk rawat jalan tidak lebih dari 60 menit.
  5. Kepuasan pelanggan lebih dari 90 %.

Daftar Pustaka:

Keputusan Menteri kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor.66/ Menkes / II / 1987/ Pengertian Pelayanan Rawat Jalan

Keputusan Mentri Kesehatan  NOMOR 560/MENKES/SK/IV/2003 tentang Pola Tarif Perjan Rumah sakit Mentri Kesehatan Republik Indonesia.

Standart pelayanan Rumah sakit, Dirjen Yanmed Depkes RI thn 1999

Nama : Iip Rumiyati

Nim : 20160301047

Manajemen Pelayanan Rumah Sakit